Tuesday, March 12, 2019

Munas NU 2019 Mendukung Penerbitan UU PKS

 
Akhir-akhir ini beredar secara massif di masyarakat terkait Randangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sejumlah tanggapan muncul dari berbagai pihak, mulai dari publik awam maupun akademik, dalam bentuk sikap pro maupun kontra terhadap RUU yang beredar. 

Pada Munas-Konbes NU di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citongkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret 2019 telah dilakukan pembahasan dan kajian beberapa hal yang dianggap krusial dan menjadi kekhawatiran masyarakat terkait dengan masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Kesimpulan akhir Tim Perumusan Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU, khususnya yang berkaitan dengan RUU ini, adalah disampaikannya fatwa rekomendasi berupa mendukung diterbitkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Keputusan ini tentu telah melewati proses perdebatan yang panjang sejak pra-Munas. Namun, akumulasi pendapat dinyatakan mendukung bagi diterbitkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan bahkan disertai dengan imbauan agar dengan segera DPR bersama Pemerintah untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut dengan memperhatikan suara para delegasi Alim Ulama NU se-Indonesia sebagaimana tertuang dalam hasil keputusan dan rekomendasi Munas NU Tahun 2019," ungkap Ketua Tim Perumus Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2019 Muhammad Syamsudin, dalam rilis yang diterima NU Online, Selasa (12/3) malam.

Rekomendasi tersebut, kata Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri, Pulai Bawean, Gresik, Jawa Timur, sekaligus menepis berbagai anggapan dan isu miring yang beredar dan sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

"Lewat rekomendasi ini pula disampaikan bahwa tidak benar bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah hendak dijadikan alat oleh rezim pemerintah yang sedang bekerja untuk melegalkan LGBT atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat," tegasnya.

Bagaimanapun juga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebuah materi yang pengesahannya juga bergantung pada hasil kajian para anggota legislatif yang sedang duduk di DPR.  Syamsudin menilai bahwa alangkah kejinya tuduhan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut kepada pemerintah yang sedang menjalankan tugasnya.

Kepada masyarakat ia mengimbau agar memahami bagaimana sebuah Undang-Undang disahkan yang mana kewenangan pengesahan adalah tidak pada pemerintah, melainkan kajian bersama antara Lembaga Legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden beserta elemen pemerintahan). 

"Mari budayakan menyampaikan informasi secara utuh dan bertanggung jawab serta menomorsatukan kepentingan umum masyarakat dan menomorduakan kepentingan golongan atau kepentingan lain yang bersifat sesaat, karena banyak korban kekerasan seksual di luar sana yang menunggu kejelasan hukum bagi mereka," pungkasnya. (SUMBER)

No comments:

Post a Comment