Wednesday, March 27, 2019

IRMAS BAITUSSALAM Kedungwaru, Hadirkan Habib Umar bin Ahmad Bafaqih dari Jogjakarta


Kedungwaru, prnukarangpaningal.or.id - Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) Masjid Jami Baitussalam Kedungwaru Lakbok, hadirkan Habib Umar bin Ahmad Bafaqih dari Jogjakarta dalam rangka Peringatan Isro Mi'roj Nabi Muhammad SAW 1440 H, Sabtu (30/3)
Readmore → IRMAS BAITUSSALAM Kedungwaru, Hadirkan Habib Umar bin Ahmad Bafaqih dari Jogjakarta

Friday, March 22, 2019

Koin NU Ranting Karangpaningal Tembus 1 Juta

Karangpaningal, prnukarangpaningal.or.id - Target pendapatan Koin NU di Ranting Karangpaningal pada lailatul ijtima ke02 alhamdulillah tembus hingga 2kali lipat dan kini kas tersebut berada di kisaran 1 juta lebih.
Readmore → Koin NU Ranting Karangpaningal Tembus 1 Juta

Thursday, March 21, 2019

Hukum Pinjam Uang ke Bank untuk Membeli Rumah

Assalamualaikum.
Saya mau tanya. Saya pinjam uang ke bank untuk membeli rumah untuk anak dan istri saya. Jika tidak pinjam (kredit) rasanya agak sulit saya memiliki rumah. Bagaimanakah hukumnya mengingat jika kita pinjam ke bank pasti ada bunga yang harus dibayar? Terimakasih. (Hamba Allah)

Jawaban:
Wa’alaikum salam.
Saudara penanya yang budiman. Semoga Allah subhanahu wata’ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian! 

Terkait dengan hukum bunga bank, NU lewat keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung Tahun 1992 telah menghasilkan keputusan bahwa hukum bunga bank masih ikhtilaf. Ada yang mempersamakan dengan riba, ada yang tidak mempersamakan keduanya, dan ada yang menyatakan statusnya syubhat. Oleh karenanya, kemudian hasil keputusan Munas tersebut memerinci bahwa apabila meminjam uang ke bank tersebut untuk tujuan produktif maka diperbolehkan. Demikian sebaliknya, apabila meminjam uang ke bank tersebut untuk tujuan konsumtif, maka tidak diperbolehkan. 

Untuk pendapat yang membolehkan, ada catatan bahwa bunga bank konvensional adalah sama maksudnya dengan istilah tarif (‘ujrah) sehingga tidak bisa disebut riba. Hal ini mengingat bahwa riba adalah cenderung kepada arah dhalim dan mendhalimi. Sementara itu, bunga bank tidak dimaksudkan untuk dhalim dan mendhalimi melainkan ujrah (upah) kepada bank selaku kafil (penjamin) dari makful 'anh (yang diberi jaminan), yakni nasabah/peminjam. 

Bunga bank ditetapkan berdasarkan prinsip akad kafalah. Dengan akad kafalah, bunga disamakan dengan istilah tarif. Oleh karena itu, maka disyaratkan agar bank menyampaikan besaran tarif tersebut secara umum di awal dan hal ini sudah berlangsung hingga detik ini. Besaran tarif yang sifatnya konstan (tetap) ini membedakannya dengan pengertian riba yang bersifat أضعافا مضاعفة yaitu berlipat ganda. Tarif ditentukan berdasarkan prinsip “keadilan.”

Dengan merujuk pada pendapat yang membolehkan dalam keputusan Munas NU 1992 ini, maka keputusan saudara penanya untuk meminjam ke bank disebabkan hajat memiliki sebuah rumah karena tingginya biaya membangun sebuah rumah adalah diperbolehkan. Keputusan ini berdasarkan prinsip maslahah mursalah, yang mana salah satunya adalah mensyaratkan peruntukannya untuk maslahah dlaruriyah (memenuhi kebutuhan primer), maslahah hajiyah (memenuhi hajat masyarakat banyak/berupa perumahan) dan maslahah tahsiniyah (menuju kualitas hidup yang lebih baik). Usaha memenuhi kebutuhan primer merupakan yang diperintahkan oleh syara’. 

Demikian sekilas jawaban dari kami, semoga dapat menjawab pertanyaan saudara. Jawaban ini tentu memiliki konsekuensi akan adanya ikhtilaf. Sebagai jalan keluar, apabila ditemukan cara lain yang bisa menggantikan posisi pinjam ke bank tersebut, maka wajib untuk mengambil sistem tersebut karena lebih menyelamatkan. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Gresik, Jawa Timur
Readmore → Hukum Pinjam Uang ke Bank untuk Membeli Rumah

Saturday, March 16, 2019

Solusi Nabi Muhammad untuk Mengatasi Terorisme

Pangkal dari terorisme diantaranya adalah karena ketidakadilan, kebencian yang mendalam kepada liyan, dan pemahaman terhadap sesuatu hal secara ekstrem. Aksi terorisme dan kekerasan tidak hanya terjadi baru-baru ini saja, namun itu juga ada di sepanjang sejarah umat manusia. Termasuk pada zaman Nabi Muhammad saw. 

Salah satu bukti aksi terorisme juga terjadi pada era Nabi Muhammad saw. adalah pengakuan Ja’far bin Abi Thalib ketika hijrah ke Habasyah (Ethiopia). Kepada Raja Najasyi, Ja’far bin Abi Thalib menyampaikan keadaan masyarakat musyrik Makkah yang tidak segan menumpahkan darah dan penuh dengan aksi kekerasan. 

“Wahai raja, kami adalah kaum yang melakukan kemusyrikan, kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat kepada tetangga, menghalalkan yang haram antar sesama kami seperti menumpahkan darah, dan yang lainnya,” kata Ja’far sebagaimana terekam dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyyah (Ibnu Hisyam).

Kehadiran Nabi Muhammad saw. di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu seolah menjadi titik terang untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghormati serta menghapuskan kehidupan masyarakat yang penuh teror dan kekerasan. Sebagaimana dikutip dari buku Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam (Raghib As-Sirjani, 2011), dengan membawa risalah Islam, Nabi Muhammad saw. menawarkan setidaknya tiga hal untuk mengatasi atau menghilangkan aksi-aksi terorisme yang mendera suatu masyarakat. 

Pertama, menyebarkan ruh kasih sayang dan keadilan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan gender. Nabi Muhammad saw. selalu menekankan kepada para sahabatnya untuk berlaku adil kepada siapapun, termasuk kepada non-Muslim. Juga mencurahkan kasih sayang kepada sesama meskipun dia beda.

Alkisah, suatu ketika ada sekelompok Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad saw. Ketika sampai di depan bilik Nabi Muhammad saw., mereka lantas mengucapkan Assamu ‘alaikum (semoga kematian untuk kalian). Iya, mereka mendoakan yang jelek untuk Nabi Muhammad saw. Sayyidah Aisyah yang saat itu tengah bersama Nabi Muhammad saw. tidak terima dengan salam laknat yang disampaikan sekelompok Yahudi itu. 

“Dan bagi kalian kematian dan laknat,” timpal Sayyidah Aisyah. 

Mendengar hal itu, Nabi Muhammad saw. langsung menegur Sayyidah Aisyah. Ia meminta agar istrinya itu menjauhi berkata kotor dan kekerasan, meski didoakan yang tidak baik. Nabi Muhammad saw. juga mengingatkan Sayyidah Aisyah bahwa Allah mencintai berbelas kasih dalam segala perkara.

Kedua, mengasihi mereka yang tidak tahu dan berbuat salah. Nabi Muhammad saw. tidak lantas menghukum mereka yang tidak tahu dan berbuat salah. Bahkan sebaliknya, Nabi Muhammad saw. memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad saw. sadar bahwa perlakuan kasih sayang kepada mereka yang tidak tahu dan berbuat salah akan membuatnya lunak. Sebaliknya, jika seandainya dikerasin maka bisa saja mereka nantinya akan balas dendam dan berbuat kekerasan.

Terkait hal ini, ada sebuah kisah menarik. Pada saat itu, Nabi Muhammad dan sebagian sahabatnya sedang duduk-duduk di dalam masjid. Tiba-tiba datang seorang badui. Dia masuk ke dalam masjid dan kencing di dalamnya. Para sahabat yang melihat kelakuan badui itu geram dan berniat untuk menghentikannya. Namun Nabi Muhammad saw. mencegahnya. Dia malah menyuruh para sahabatnya untuk membiarkan badui itu hingga selesai kencing.

“Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk (dijadikan tempat) kencing dan kotoran. Ia hanya untuk berdzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al-Qur’an,” kata Nabi Muhammad saw. dengan lembut kepada badui itu setelah dia menyelesaikan hajatnya. Nabi Muhammad saw. kemudian meminta para sahabatnya untuk mengambil seember air dan menyiramkannya ke tempat yang dikencingi badui itu.   

Ketiga, mengedepankan nilai-nilai moderat atau tidak berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw. pernah mengatakan kalau sebaik-baiknya suatu perkara adalah yang tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim ke kanan. Juga tidak terlalu ekstrim ke kiri. Begitu pun dalam memahami agama ataupun hal lainnya.

Karena jika seseorang sudah pada level berlebih-lebihan dalam suatu hal, maka dia menganggap kalau kebenaran hanya ada pada dirinya dan kelompoknya. Dia cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada orang yang berbeda pendapat dan dapat menuntun kepada kekerasan. Berlebih-lebihan dalam memahami atau menganut suatu hal juga sangat berpotensi untuk menihilkan yang lain. Mereka menganggap bahwa mereka yang berbeda dengan diri dan kelompoknya adalah sebuah ancaman. Oleh karenanya harus dilenyapkan.

Begitu lah solusi Nabi Muhammad saw. untuk mengatasi masalah terorisme dan kekerasan.  Beliau selalu menenkankan untuk mencurahkan kasih sayang, menegakkan keadilan, dan bersikap moderat atau tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Kalau seandainya nilai-nilai itu sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan menyasar siapapun, maka tidak akan ada lagi aksi-aksi terorisme dan radikalisme.

Sumber
Readmore → Solusi Nabi Muhammad untuk Mengatasi Terorisme

Friday, March 15, 2019

Siasati Tajamnya Persaingan, Mahasiswa Harus Kreatif

 
Tajamnya  persaingan di dunia kerja seharusnya menjadi pelecut  bagi mahasiswa untuk lebih kreatif  dalam mengaktualisasikan ilmunya. Sebab, tidak selamanya lapangan pekerjaan yang tersedia linier dengan  keterampilan dan ilmu yang dimiliki. 

Hal tersebut diungkapkan Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Jember (UIJ), Jasuli saat memberikan sambutan dalam Pelatihan Jurnalistik di aula Ulum AA. gedung rektorat UIJ, Jawa Timur, Kamis (14/3).

Menurutnya,  kreatifitas sangat diperlukan untuk menyiasati keterbatasan formasi lowongan kerja  yang diringi dengan melubernya angkatan kerja. Lebiih-lebih bagi mahasiswa semester akhir yang akan segera memasuki purna ‘tugas’.

“Coba berapa banyak  reporter atau wartawan yang asli lulusan sekoah kewartawanan. Jarang sekali. Sangat jarang. Itu artinya, bidang pekerjaan tidak mesti sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada,” tukasnya.

Sementara itu, salah seorang wartawan senior, Shodiq Syarief menegaskan bahwa untuk menjadi wartawan tidak harus berlatar belakang pendidikan formal kewartawanan. Kenyataannya, begitu banyak wartawan yang hebat justru lulusan dari jurusan pendidikan umum, atau bahkan pendidikan agama.

“Kalau hanya sekadar ingin menjadi wartawan gampang. Tapi untuk menjadi wartawan atau penulis yang benar, memang harus belajar dan terus belajar,” ujarnya.

Selain, Shofiq Syarief, redaktur NU Online (Aryudi Abdul Razaq) juga ambil bagian sebagai pemeteri dalam pelatihan yang diikuti puluhan mahasiswa-mahasiswi tersebut.

Pelatihan jurnalistik itu merupakan rangkaian dari Pekan Ilmiah yang digelar FAI UIJ sejak Senin (11/3) lalu. Hajatan yang akan berakhri Ahad (17/3) itu diisi dengan sederet kegiatan, diantaranya adalah bazar buku, lomba menulis artikel, bedah buku dan sebagainya.
 

Readmore → Siasati Tajamnya Persaingan, Mahasiswa Harus Kreatif

Tuesday, March 12, 2019

Munas NU 2019 Mendukung Penerbitan UU PKS

 
Akhir-akhir ini beredar secara massif di masyarakat terkait Randangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sejumlah tanggapan muncul dari berbagai pihak, mulai dari publik awam maupun akademik, dalam bentuk sikap pro maupun kontra terhadap RUU yang beredar. 

Pada Munas-Konbes NU di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citongkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret 2019 telah dilakukan pembahasan dan kajian beberapa hal yang dianggap krusial dan menjadi kekhawatiran masyarakat terkait dengan masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Kesimpulan akhir Tim Perumusan Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU, khususnya yang berkaitan dengan RUU ini, adalah disampaikannya fatwa rekomendasi berupa mendukung diterbitkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Keputusan ini tentu telah melewati proses perdebatan yang panjang sejak pra-Munas. Namun, akumulasi pendapat dinyatakan mendukung bagi diterbitkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan bahkan disertai dengan imbauan agar dengan segera DPR bersama Pemerintah untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut dengan memperhatikan suara para delegasi Alim Ulama NU se-Indonesia sebagaimana tertuang dalam hasil keputusan dan rekomendasi Munas NU Tahun 2019," ungkap Ketua Tim Perumus Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2019 Muhammad Syamsudin, dalam rilis yang diterima NU Online, Selasa (12/3) malam.

Rekomendasi tersebut, kata Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri, Pulai Bawean, Gresik, Jawa Timur, sekaligus menepis berbagai anggapan dan isu miring yang beredar dan sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

"Lewat rekomendasi ini pula disampaikan bahwa tidak benar bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah hendak dijadikan alat oleh rezim pemerintah yang sedang bekerja untuk melegalkan LGBT atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat," tegasnya.

Bagaimanapun juga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebuah materi yang pengesahannya juga bergantung pada hasil kajian para anggota legislatif yang sedang duduk di DPR.  Syamsudin menilai bahwa alangkah kejinya tuduhan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut kepada pemerintah yang sedang menjalankan tugasnya.

Kepada masyarakat ia mengimbau agar memahami bagaimana sebuah Undang-Undang disahkan yang mana kewenangan pengesahan adalah tidak pada pemerintah, melainkan kajian bersama antara Lembaga Legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden beserta elemen pemerintahan). 

"Mari budayakan menyampaikan informasi secara utuh dan bertanggung jawab serta menomorsatukan kepentingan umum masyarakat dan menomorduakan kepentingan golongan atau kepentingan lain yang bersifat sesaat, karena banyak korban kekerasan seksual di luar sana yang menunggu kejelasan hukum bagi mereka," pungkasnya. (SUMBER)

Readmore → Munas NU 2019 Mendukung Penerbitan UU PKS

Monday, March 11, 2019

Habib Luthfi: Tanda Cinta Bangsa, Tidak Cepat Terima Hoaks!

 
Karanganyar - Banyak negara yang dulu dikenal sebagai negara besar, namun kini keadaannya porak poranda karena perpecahan dan perang yang melanda. Sebut saja Irak, Syiria, Libya, dan lain sebagainya. Motif yang melatarbelakangi, selain karena persoalan ekonomi dan politik dengan negara lain, juga didukung dengan adanya perpecahan dari dalam negeri.

Hal tersebut diungkapkan Rais 'Aam Idarah Aliyah Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Habib Luthfi bin Ali Yahya pada pengajian Maulid Akbar di Pesantren Plesungan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Ahad (10/3).

"Awalnya terjadi penggembosan serta ketidakpercayaan kepada para ulama, kemudian pemerintah, dan lain sebagainya. Setelah itu negara tersebut dipecah belah, dan tinggal dibagi-bagi," katanya.

Maka salah satu upaya, yang paling minim bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi, yakni kita sebagai warga negara yang tidak mudah dihasut dengan kabar bohong, yang dapat memicu perpecahan bangsa. "Tanda kita cinta Indonesia, tidak cepat terima hoaks. Tidak mudah terpengaruh (hasutan) yang bisa pecah belah bangsa," terang ulama asal Pekalongan itu.

Hal lain yang bisa merajut rasa persatuan bangsa, yakni dengan selalu mengingat rasa persaudaraan. "Ingat! Kita punya dua saudara, yang pertama saudara seagama. Kedua saudara sebangsa dan se tanah air," tegas Habib Luthfi.

Dalam acara yang dirangkai dengan haul para masyayikh serta peluncuran perdana buku "Nalar Inshofi" karya pengasuh Pesantren Al Inshof KH Abdullah Saad tersebut, turut hadir Bupati Karanganyar Juliyatmono beserta jajaran Muspida, serta para tokoh alim ulama, dan Pengurus NU di wilayah Soloraya. Sumber
Readmore → Habib Luthfi: Tanda Cinta Bangsa, Tidak Cepat Terima Hoaks!

Saturday, March 9, 2019

NU Ranting Karangpaningal, Agendakan Lailatul Ijtima 22 Maret 2019 di Nailil Falah

Karangpaningal, prnukarangpaningal.or.id - Setelah sukses menggelar Lailatul Ijtima pada 15 Februari 2019 bulan lalu, Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Karangpaningal mengagendakan kegiatan berikutnya di Masjid Nailil Falah pada tanggal 22 Maret 2019.

Sebelumnya, Lailatul Ijtima yang berlokasi di Masjid Jami Nurul Huda blok Cireong Dusun Langgen Karangpaningal, alhamdulillah dihadiri hampir seratus warga Nahdliyin. Ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bahwasanya sebuah kegiatan NU tingkat ranting yang digelar perdana, berhasil menyedot jamaah yang banyak.
Readmore → NU Ranting Karangpaningal, Agendakan Lailatul Ijtima 22 Maret 2019 di Nailil Falah

NU Ranting Karangpaningal Targetkan Koin NU Melebihi 1 Juta Tiap Lailatul Ijtima

Karangpaningal, prnukarangpaningal.or.id - Salah satu bentuk kemandirian warga Nahdliyin yang saat ini sedang digiatkan adalah koin NU dengan bersumber dari infaq/sedekah melalui celengan yang dikumpulkan tiap lailatul ijtima atau pertemuan lainnya.

NU Ranting Karangpaningal sendiri pada lailatul ijtima perdana yang diselenggarakan di Masjid Nurul Huda Blok Cireong berhasil mengumpulkan koin di atas 400rb. Ini permulaan yang bagus karena dari 17 celengan koin NU yang disebarkan ke warga nahdliyin telah terkumpul dana yang cukup signifikan.

Pemanfaatan dari koin NU itu sendiri sangat banyak, karena sistem yang digunakan adalah dana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga kedepannya pemanfaatan dari koin NU itu sendiri juga untuk kemaslahatan umat.
Readmore → NU Ranting Karangpaningal Targetkan Koin NU Melebihi 1 Juta Tiap Lailatul Ijtima

Friday, March 8, 2019

PC IPNU Pekalongan Klarifikasi Perihal Pencatutan Logo

Foto selebaran yang mencatut logo IPNU

Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah mengeluarkan pernyataan sikap atas pencatutan logo IPNU pada selebaran yang mengajak agar jangan memilih calon legislatif non muslim belum lama ini.  Pihaknnya sangat menyayangkan pencatutan logo IPNU dalam selebaran tersebut. 

Demikian disampaikan Ketua PC IPNU Kabupaten Pekalongan, Ahmad Mujahid, Kepada NU Online Kamis (7/3). “Kami tidak bertanggungjawab atas selebaran yang beredar tersebut, karena kami tidak merasa bahwa pernah mengeluarkan persetujuan dengan isi selebaran itu,” ujar dia.

Atas beredarnya selebaran yang di dalamnya terdapat logo IPNU, PC IPNU Kabupaten Pekalongan menerbitkan surat klarifikasi dan menyatakan sikap yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PC IPNU Kabupaten Pekalongan, Ahmad Mujahid dan Muhammad Wafik Fahmi bahwa pencantuman logo tanpa persetujuan IPNU. 

Isi pernyataan sikap yang dikeluarkan Kamis (07/03) antara lain, klarifikasi tentang ketidakterlibatan IPNU Kabupaten Pekalongan dalam politik praktis, sesuai amanat PD/PRT dan peraturan yang ada. Terkait atmosfer pesta demokrasi tahun 2019 ini, pihaknya menghimbau kepada kader-kader IPNU di seluruh Kabupaten Pekalongan untuk dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing. IPNU juga merasa dirugikan atas beredarnya hal tersebut

“Awalnya kami menemukan selebaran itu Kamis (7/3), langsung sorenya kami putuskan untuk mengeluarkan pernyataan sikap ini. Karena setelah diketahui selebaran itu sudah mulai menyebar di lingkungan kampus, di masyarakat, dan beberapa kecamatan,” imbuhnya.

Diterangkan, IPNU Kabupaten Pekalongan cukup merasa khawatir jika penyebaran tersebut semakin meluas. “Kami juga menuntut kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus tersebut karena bagaimanapun ini pencatutan, dan tindakan tidak benar,” kata dia.

Usai mengeluarkan pernyataan sikap ini, pihaknya akan tetap mengusut dan ikut mencari informasi terkait asal muasal selebaran tersebut. “Semoga segera ditemukan darimana asalnya dan dapat segera terselesaikan sesuai dengan aturan yang ada,” tandas Mujahid. Sumber
Readmore → PC IPNU Pekalongan Klarifikasi Perihal Pencatutan Logo

Gelar Lailatul Ijtima, MWC NU Purwadadi Kaji Kitab Aswaja


Karangpaningal, prnukarangpaningal.or.id - Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Purwadadi sukses gelar lailatul ijtima yang diikuti puluhan warga nahdliyin beserta para kader penggerak Nahdlatul Ulama di Gedung Dakwah Islam Kecamatan Purwadadi, Jum'at (8/3) kemarin.



Readmore → Gelar Lailatul Ijtima, MWC NU Purwadadi Kaji Kitab Aswaja

Tuesday, March 5, 2019

Hindari Negara Berasumsi Agama

KH. Abdurrahman Wahid

HINDARI NEGARA BERASUMSI AGAMA

Oleh Abdurrahman Wahid

Dalam harian Media Indonesia, Salahuddin Wahid, adik kandung penulis memaparkan pandangannya tentang hubungan antara agama dan negara. Dalam pandangan itu, Salahuddin Wahid menunjuk kepada sebuah posisi yang menurut pandangannya berada “di tengah” antara pandangan sekuler dan pandangan fundamentalistik.[1] Apa yang dipaparkan itu, sepintas lalu memang baik bahkan menggiurkan, karena Salahuddin Wahid berbicara tentang konsep bernegara bagi kepentingan nasional. Tetapi lain kenyataan, dan lain pula praktiknya. Sesuatu yang secara teoritik berada di tengah-tengah persoalan khoirul umar ausathuha (sebaik-baik perkara adalah yang tepat berada di tengah), belum tentu demikian dalam prakteknya. Hal inilah, yang benar-benar harus dipertimbangkan oleh sebuah organisasi dalam mengambil keputusan bukan untuk kepentingan tertentu atau pendapat-pendapat yang sudah dimiliki.

Di dalam melihat sejarah Islam yang panjang di negeri kita, hal ini tampak nyata. Dalam pandangan Dr. Taufik Abdullah, ada empat macam perkembangan Islam yakni model Aceh, model Minang, model Goa, dan model Jawa.[2] Keempat model ini sampai sekarang masih terasa pengaruhnya dalam perkembangan Islam di negeri kita, setelah berabad-abad ia diperkenalkan.

Pada model Aceh, masyarakat Islam berkembang dari daerah perkampungan muslim. Kampung-kampung muslim itu makin lama makin bertambah luas dan bertambah banyak penduduknya, hingga akhirnya membentuk kerajaan-kerajaan. Karena berkembang dari kampung Islam, kerajaannya pun memiliki wajah Islam yang menyeluruh. Dan hal ini tetap dipertahankan hingga zaman modern ini. Maka, terkenalah sebuah pomeo ”Aceh adalah serambi Makkah”.

Di ranah Minang, seribu kilometer lebih ke arah selatan, keadaannya ternyata berlainan. Tidak ada kerajaan yang kuat di tanah itu, karenanya juga tak ada pemerintahan pusat yang ditakuti orang. Karena itulah, hukum adat berkembang subur selama berabad-abad dan kemudian hukum syari’ah mendampinginya. Tentu, ini menimbulkan masalah kecil, karena ada dua kekuasaan yang berkembang pada saat bersamaan. Yang manakah yang harus diikuti? Karena perbedaan demikian tajam, tanpa ada kekuasaan pusat yang sanggup menghentikan  sengketa tersebut, akhirnya tidak dapat dihindarkan pertentangan dalam skala besar, yakni perang Paderi (tahun 1822-1836). Peperangan itu, boleh dikata mustahil dapat dipecahkan secara militer tetapi harus diselesaikan secara politis.

Dan itulah yang terjadi, ketika kekuasaan Belanda datang menghentikan peperangan dan memisahkan pihak-pihak yang bertikai, sebagaimana tergambar berdasarkan pomeo yang terkenal “adat bersendikan syara” dan “syara bersendikan pada kitabullah”. Ini adalah pemecahan yang bukan pemecahan, tetapi sanggup menghentikan peperangan.

HUKUM AGAMA

Model ketiga, yaitu model Goa. Model ini adalah berdasarkan kenyataan sejarah yang panjang. Kekuasaan raja dianggap sebagai perwakilan kekuasaan agama, walaupun dalam kenyataannya hal itu tak terjadi.

Memang, formalitasnya terjadi, perkara kenyataan dapat dicari nantinya. Hal itu, kini, terjadi dalam kekuasaan para sultan di Semenanjung Malaya, di mana sultan dipandang sebagai pemimpin agama, apa pun tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, model Jawa bermula –boleh dikatakan, pada permulaan kerajaan Mataram. Keraton, sebagai pusat kerajaan ditampilkan sebagai pusat kekuasaan agama, walaupun seluruh warga negara tidak mempraktekkan ajarannya. Rajanya bergelar Sayyidin Panatogomo Kalifatullah Ing Tanah Jawi. Namun, dalam kenyataan, adat pra-lslamlah yang berlaku di keraton (pemakaian kemben yang berada di luar adat Islam). Juga kepergian sultan di Masjid Keraton yang hanya dua kali setahun serta keikutsertaannya dalam perayaan sekaten untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW.[3]

Meskipun negara tidak mempraktikkan hukum agama, tetapi penghormatan yang diberikan terhadap hukum agama dalam bentuk pembangunan Masjid Keraton di sebelah utara atau selatan alun-alun dan pembangunan kantor penghulu adalah sebagai simbol kekuasaan agama (meski, tanpa ada realisasinya dalam kenyataan).

Hal ini, dapat dilihat dalam posisi Departemen Agama sekarang, dan dalam posisi Masjid Istiqlal negara kita saat ini. Selama dimungkinkan, hal ini banyak dicontoh oleh provinsi-provinsi lain, terutama di kedua Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Struktur yang seperti itu, tentunya, tak menyenangkan dan dicoba untuk diubah oleh gerakan-gerakan Islam.[4] Ternyata, perubahan ini sampai kini belum berhasil secara struktural. Hal itu tampak dalam kenyataan sejarah yang ada sekarang ini. Orang tidak berani memberikan tempat terlalu besar kepada Departemen Agama dan juga tidak berani menghilangkannya. Yurisdiksinya juga hanya dibatasi pada hal-hal keagamaan saja, seperti pendidikan agama, penerangan agama dan sebagainya.

Kenyataan hidup yang serba pas-pasan ini juga terpampang luas, misalnya dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Event-nya sendiri bercakupan luas, meliputi seluruh Tanah Air dan negeri-negeri yang diundang. Namun dalam kenyataan tidak memiliki dampak serius dalam kehidupan ini. Perbandingannya sama dengan sebuah event olah raga nasional. Padahal al-Qur’an yang diperlombakan memiliki pengaruh kuat terhadap pola kehidupan kaum muslimin. Begitu banyak ayat al-Qur’an tentang demokrasi dan hak-hak asasi manusia, tetapi sedikit pun tak mempengaruhi keadaan demokrasi di negeri ini.

ORNAMENTAL

Karenanya, di sini, kita hanya melihat Islam yang seremonial belaka dan tidak melihat agama yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari di negeri ini, karena Islam hanya berkembang secara ornamental belaka.

Corak fungsional yang diperjuangkan oleh gerakan hak asasi manusia dan corak masyarakat hukum yang diingini, ternyata diperjuangkan oleh mereka yang tak menggunakan wawasan agama. Paling tidak, formalitas hukum Islam, formalitas keadilan dan formalitas demokrasi, yang semuanya merupakan perwujudan hak-hak asasi manusia yang bersederajat dan berkedudukan sama. Tetapi, inilah yang tidak terjadi hingga saat ini, karena gerakan Islam pada umumnya baru tersentuh oleh aspek-aspek ornamental belaka dari pelaksanaan agama langit (samawi) itu.

Dari contoh-contoh di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan hukum Islam dalam arti yang paling hakiki justru dilakukan tanpa wawasan keagamaan dalam kehidupan kita. Kalau ada gerakan Islam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan, ia ditentang habis-habisan oleh sesama gerakan Islam yang masih berorientasi pada kebiasaan ornamental belaka.

Oleh sebuah tulisan di harian Media Indonesia, pernah dikemukakan adanya tiga bentuk pergulatan, yaitu; Islam menjadi alat formal untuk membentuk masyarakat baru yang demokratis, Islam yang mencoba menentang perubahan-perubahan seperti itu, dan Islam tidak berkepentingan dengan proses demokratisasi. Menurut penulisnya, yang harus diambil adalah pendapat kedua, karena pendapat pertama berarti formalisasi ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Dalam kenyataan, pendapat kedua ini hanya terdapat di Indonesia, dan gampang sekali untuk melihat bahwa hal itu tidak akan berjalan di negeri kita. Dari semua pelajaran sejarah bangsa-bangsa muslim, selama seabad terakhir ini, bahwa pilihan kedua itu tidak berjalan dan boleh dikata tidak ada artinya.

Dalam waktu tidak lebih seabad, ia akan ditolak oleh para pemilih yang tidak mau berada dalam kesulitan besar. Kalau mereka cinta demokrasi, para pemilih dalam pemilu mengikuti pihak-pihak yang melaksanakan demokrasi tanpa kaitan dengan agama. Karenanya, bukankah lebih praktis berjuang melalui jalur itu dan menunjukkan bahwa agama mereka telah memiliki postulat-postulat demokrasi tersebut sejak lama? Dengan demikian, bukankah lebih praktis memperjuangkan Islam melalui hak-hak asasi manusia dan persamaan kedudukan seluruh warga negara daripada menjelaskan sebaliknya? Demikian pula, bukankah pemerintahan despot dan para tiran yang dikutuk oleh hak asasi manusia dan demokrasi, juga ditolak oleh hukum Islam? Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa sejarah modern Turki justru menghadapkan Tansu Cillers[5] terhadap ketua gerakan Islam Mehmet Erbakan.[6] Ketua gerakan nasionalis, Benazir Bhutto melawan gerakan Islam Jama’ah Nawaz Sharif di Pakistan. Datuk Asri melawan Perdana Menteri Mahathir Muhammad di Malaysia. Kesemua itu mempunyai arti penting bagi Indonesia. Bukankah ini berarti pelajaran berharga bagi gerakan Islam di negeri kita?

Sepenting siapa pun KH. A. Wahid Hasyim, M. Natsir dan lain-lain, mereka seharusnya menyadari bahwa penghilangan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus, penerimaan Pancasila di Konstituante, penetapan kembali Piagam Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959, hanyalah bersifat taktis belaka. Dalam jangka panjang, secara lebih prinsipil adalah perjuangan menghilangkan atau menetapkan Islam dalam kehidupan bernegara. Kalau Anda mengikuti pendapat yang pertama, berarti Anda adalah pengikut gerakan nasional. Sedang sebaliknya adalah pengikut gerakan Islam yang menolak Pancasila.

Inilah sejarah yang berjalan di negeri kita, kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri. Cara lain untuk memandang hal ini, bagi penulis, tidak lain merupakan penipuan terhadap diri sendiri, dan ia telah melakukan pilihannya sendiri, memperkenalkan ajaran-ajaran demokrasi, hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum kepada seluruh warga negara, bukannya kepada kaum muslimin saja.

Sejarahlah yang nanti akan membuktikan kebenaran tersebut. Tetapi tidak ada yang dapat mempersalahkan mengapa penulis berpendapat demikian.

----------------

Tulisan ini pernah dimuat di Media Indonesia, 13 November 1998.

Catatan Kaki:

[1] Perdebatan soal hubungan agama dan negara dalam sejarah Indonesia memang telah berlangsung lama. Ada dua pandangan yang saling bertolak belakang dalamsoal ini, yakni pandangan sekular dan fundamentalistik. Pandangan fundamentalistik menilai bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Dengan mengikuti argumentasi al-Maududi, kelompok ini berargumentasi bahwa Negara merupakan bagian integral dari Islam. Disini Islam, menurut mereka, memiliki konsep Negara dan sistem pemerintahan tersendiri yang  lengkap(Lihat al-Maududi, The Islamic Law and Constitution, Lahore: Islamic Publication, 1977). Sementara kalangan sekular, mengikuti gagagasan Ali ‘Abd al-Raziq, mengusulkan pemisahan total antara Islam dan masalah-masalah kenegaraan (lihat, ‘Ali ibn Abd al-Raziq. Al-Islam wa Ushul al-Hukm, Beirut: Dar Maktabah Al-Hay’ah, 1966).

[2] Lihat Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat; Panrulan Sejarah Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1937.

[3] Dalam konteks itulah sesungguhnya terlihat bagaimana agama mampu bernegosiasi dengan kebudayaan lokal setempat, dalam hal ini kebudayaan Jawa. Yang terjadi kemudian bukan saling menafikan. serta berhadapan sehingga mengalami ketegangan dengan budaya lokal. melainkan mencoba mempertemukan jembatan yang memisahkan anatara agama dan budaya.

[4] Gerakan-gerakan Islam di sini adalah gerakan-gerakan Islam yang berhaluan keras, yang mencoba melakukan puritanisasi terhadaap agama. Mereka cenderung menafsirkan agama secara kaku dan tekstual, tanpa melihat konteks sosio-budaya.

[5] Tansu Ciller adalah pemimpin Panai True (Jalan Benar) di Turki –sebelum kudeta 1980, partai ini bernama Adalet Partisi (Jalan Keadilan). Pada 24 Desember 1995. partai pimpinan Ciller ini dikalahkan Panai Refah dengan meraih (21,396) 158 dari 550 kursi parlemen yang diperebutkan.

[6] Mehmet Erbakan adalah pendiri sekaligus pimpinan Partai Refah. Di Turki, Partai Refah ini berdiri awal 1980-an. Partai ini sebetulnya merupakan “reinkarnasi” dari Partai Pembebasan Nasional (MSP. Milisi Selamet Partisi) yang dibentuk tahun 1972, dan Partai Orde Nasional (MNP. Milli Nizam Partisi) yang pernah dilarang tahun 1971 karena gerakan-gerakan anti sekularismenya. Waktu itu Erbakan sudah tampil sebagai pemimpin MNP.

Readmore → Hindari Negara Berasumsi Agama